Mahyeldi Tidak Serius Dalam Membangun Kota Padang Menjadi Kota Metropolitan

fikrihaldi, 10 Jan 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

 

OPINI- Kota Padang yang terletak di pesisir barat pantai Sumatra ditingkatkan statusnya sebagai kota metropolitan. Akan tetapi, dalam segi infrastruktur masih dikatakan belum layak menyandang predikat kota metropolitan.

Karena infrastruktur transportasi kota Padang hanya ditopang dengan stasiun kereta api, pelabuhan Teluk Bayur dan Bandara Internasional Minangkabau (BIM)di Padang Pariaman, sedangkan terminal tempat pemberhentian transportasi darat seperti bus atau minibus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) belum ada. Ketidakhadiran terminal dan moda transportasi missal yang memadai menjadi salah satu contoh kota Padang masih jauh tertinggal dan harus segera berbenah.

Pada program-program yang diusung oleh pasangan walikota dan wakil walikota Padang periode 2013-2018, Mahyeldi-Emzalmi salah satunya adalah mewujudkan terminal angkutan darat tersebut, tapi sejak habis masa periode mengemban amanah tidak juga terwujud dan hanya omong kosong belaka.

Padahal kota Padang sangat membutuhkan sekali terminal moda transportasi angkutan darat tersebut yang mengakibatkan menjamurnya terminal bayangan di kota Padang.


Kasus lain yang terjadi terkait pembangunan salah satu rumah sakit dan pusat perbelanjaan yang fenomenal pada tahun 2018 lalu diduga menyalahi proses perizinan dan Rencana Tata Ruang Wilayah kota Padang 2010-2030.

Pada saat peletakan batu pertama salah satu rumah sakit ternama di kota Padang, Mahyeldi menghadiri peletakan batu pembangunan rumah sakit tersebut akan tetapi proses perizinan belum selesai.

Selain itu, salah satu pusat perbelanjaan kota Padang yang popular di kota Padang diduga menyalahi Peraturan Daerah kota Padang nomor 4 tahun 2012 tentnag RTRW 2010-2030 karena dibangun di ruas jalan Sudirman yang sebenarnya khusus kantor-kantor pemerintah provinsi yang berdiri disana dan juga termasuk ‘zona merah’ atau rawan bencana tsunami yang dapat membahayakan masyarakat. Dari sini kita dapat melihat bahwasanya pemerintah kota Padang khususnya Mahyeldi Ansharullah kurang menunjukkan teladan yang baik kepada masyarakat sebagai pemimpin.

Selain itu, banjir yang sering melanda kota Padang akhir-akhir ini salah satunya disebabkan karena Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Padang sangat minim. Kota Padang metropolitan yang diusung dengan sebutan ‘Green Metropolitan’ seakan-akan sangat berbanding terbalik dengan realita yang ada. Hal ini mengisyaratkan Mahyeldi tidak serius dalam membangun dan mengembangkan kota Padang.

Sejauh manakah Mahyeldi sebagai walikota terpilih dua periode berkoordinasi dengan stakeholder terutama dengan kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) serta dinas PUPR ? kenapa kota Padang seakan-akan tidak jelas arah pembangunan dalam jangka menengah dan jangka panjang ?


Seharusnya Mahyeldi dan dinas PUPR dapat berkomunikasi terkait permasalahan tata ruang dan harus konsekuen. Sehingga tidak ada lagi bangunan yang mematikan sistem drainase maupun yang berdiri di fasilitas umum serta lebih memperhatikan ruang terbuka hijau (RTH) apabila serius mewujudkan konsep Green Metropolitan tersebut.


Polemik sedemikian rupa menunjukkan kota Padang belum layak menyandang prediket metropolitan, bak panggang jauh dari api. Sebagai warga kota Padang, tentu berharap sekali walikota kota Padang terpilih dua periode tersebut, Mahyeldi untuk serius menata kota Padang.

Oleh: Habibullah Al Amnur, SE (Direktur Eksekutif Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam Cabang Padang)

 

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu